1. Pengertian

adalah suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.

2. Hal-hal yang perlu diketahui

  1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan agama.
  2. Pelapor Pencatatan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili.
  3. Pejabat pencatatn sipil mencatatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
  4. Kutipan Akta Perkawinan, masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
  5. Pencatatan perkawinan berlaku juga bagi :
  • Perkawinan yg ditetapkan oleh Pengadilan
  • Perkawinan WNA yg dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA ybs.
  1. Yang dimaksud dengan perkawinan yg ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yg dilakukan antar umat yg berbeda agama.
  2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan
  3. Proses Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan pada Instansi Pelaksana (Disdukpil) paling lambat 14 (empat belas) hari

3. Persyaratan 

REGISTRASI AKTA PERKAWINAN NON MUSLIM
    
1.    Mengisi formulir F2-12;
2.    Melampirkan Surat Keterangan Pemberkatan Perkawinan Non Muslim;
3.    Fotocopy Kartu Keluarga Suami Istri;
4.    Fotocopy KTP-EL Suami Istri;
5.    Fotocopy KTP-EL Saksi 2 (Dua) orang;
6.    Fotocopy KTP-EL Orang Tua/Wali dari suami dan istri;
7.    Fotocopy Akta Kelahiran suami istri yang telah dilegalisir;
8.    Pas Photo gandeng terbaru suami istri ukuran 4x6 (berwarna) 3 lembar;
9.    Map merah 1 buah.

Informasi Kontak Kantor

Alamat:

Jl. Bhayangkara, Sukadana - Kab. Kayong Utara

Whatsapp:

0811-567-4776

Email:

disdukcapil_kku@yahoo.com